Ekonomi Bergerak, Perekrutan Mandek: Mencari Kerja Makin Sulit di 2026

Meski aktivitas industri Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan pada awal 2026, kondisi tersebut belum mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Banyak perusahaan memilih menahan perekrutan karena ketidakpastian pasar dan tingginya biaya operasional.

Data Bank Indonesia menunjukkan sektor manufaktur masih berada di zona ekspansi dengan Prompt Manufacturing Index (PMI) sebesar 52,03% pada kuartal I-2026, naik dibandingkan kuartal sebelumnya yang berada di level 51,86%. Namun, indikator tenaga kerja justru masih berada di zona kontraksi pada level 48,76%, tren yang telah berlangsung sejak kuartal II-2025.

Sinyal perlambatan juga terlihat dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha turun menjadi 10,11% dari sebelumnya 10,61%. Di sektor industri pengolahan, aktivitas bisnis memang meningkat, tetapi penggunaan tenaga kerja masih mengalami kontraksi dengan SBT negatif 0,47%.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas industri saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor musiman, seperti efek lanjutan konsumsi akhir tahun, perayaan Imlek, Ramadan, dan Lebaran. Karena sifatnya sementara, perusahaan cenderung meningkatkan produksi tanpa menambah jumlah pekerja secara permanen.

Menurutnya, pelaku usaha tidak akan membuka banyak lapangan kerja hanya untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek yang diperkirakan akan mereda setelah periode musiman berakhir.

Selain itu, dunia usaha saat ini lebih mempertimbangkan prospek pasar jangka menengah dalam mengambil keputusan ekspansi. Selama setahun terakhir, kondisi pasar domestik maupun global dinilai belum cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Perusahaan juga menghadapi kenaikan berbagai biaya usaha, mulai dari energi, logistik, hingga pembiayaan. Situasi tersebut membuat banyak pelaku usaha memilih fokus pada efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang sudah ada dibandingkan merekrut tenaga kerja baru.

Di sisi lain, tingginya beban ketenagakerjaan di sektor formal, termasuk risiko biaya saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), turut membuat perusahaan lebih selektif dalam melakukan perekrutan.

Apindo menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih konkret untuk mendorong dunia usaha kembali ekspansif.

Beberapa hal yang dianggap penting antara lain menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, menyederhanakan regulasi, menekan biaya energi dan logistik, serta memperluas akses pembiayaan yang lebih terjangkau, terutama bagi sektor padat karya.

Selain itu, peningkatan belanja pemerintah ke sektor produktif, penguatan konektivitas industri, modernisasi manufaktur, dan diversifikasi pasar ekspor juga dinilai dapat membantu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sehingga peluang kerja baru dapat kembali tumbuh. ***